Badan Keuangan laksanakan Rapat Evaluasi Kinerja UPTD P3D Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Triwula
Klasifikasi Dokumen Tagihan pada Aplikasi SIPD dan Rekonsiliasi Data Keuangan Triwulan II Tahun 2024

Botumoito - Badan Keuangan laksanakan Rapat Evaluasi Kinerja UPTD P3D Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Triwulan II Tahun 2024 dan Klasifikasi Dokumen Tagihan pada Aplikasi SIPD serta Rekonsiliasi Data Keuangan Triwulan II Tahun 2024 di Kabupaten Boalemo. Kegiatan ini dihadiri oleh Para Kepala UPTD P3D di wilayah Provinsi Gorontalo, Pejabat Pengawas dan dan Fungsional serta para Bendahara Pembantu Pengeluaran lingkup Badan Keuangan Provinsi Gorontalo. Bertempat di vila kencana, kegiatan yang dibuka oleh Plt. Asisten Administrasi Umum Daerah Setda Provinsi Gorontalo ini dilaksanakan selama dua hari,  tanggal 19-20 Juli bertempat di Aula Meeting Room Vila Kencana.

Dalam pengantar nya, Kepala Badan Keuangan menyampaikan "bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Gorontalo masih sangat bergantung pada transfer dari pusat. Saat ini dari total seluruh pendapatan asli daerah 430 sekian miliyar, 200 miliyar itu berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Sehingga kegiatan ini berfokus pada evaluasi dari dua penerimaan daerah tersebut"

Selanjutnya Yosef Koton, Plt Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Gorontalo dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Kepala Badan Keuangan dan jajarannya yang telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi seperti ini. Karena menurut beliau langkah yang sudah diambil untuk menyelenggarakan Rapat Evaluasi ini adalah langkah yang tepat, mengingat banyaknya program-program yang memang perlu di evaluasi pelaksanaannya agar dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung suatu program atau kegiatan sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

"kita harus terus melakukan inovasi, supaya kita bisa mendapatkan tambahan penghasilan yang baru, salah satu contohnya yaitu memaksimalkan BLUD yang ada pada SMK. Bagaimana mereka belajar, dan menghasilkan pendapatan asli daerah. Kedua, BLUD yang dihasilkan dari sektor kesehatan"

Selanjutnya Plt Asisten Administrasi Umum menekankan, langkah-langkah yang perlu dilakukan kedepannya yaitu bisa dimulai dari pendataan ulang seluruh wajib pajak. Mungkin saat ini masih banyak wajib pajak yang menunggak, atau belum membayar, kedua dengan cara memaksimalkan kerjasama dengan pihak lain seperti swasta atau kepolisan, dan yang ketiga memaksimalkan fungsi teknologi informasi.

Pada Akhir Sambutannya beliau, berharap semoga di rapat ini menghasilkan Solusi-solusi yang dapat memaksimalkan Penghasilan Daerah, dan juga semoga kegiatan rekonsiliasi data ini bisa menjadi solusi dalam penggunaan Aplikasi SIPD RI. Pada kesempatan ini juga  beliau menghimbau kepada kita semua untuk patuh dalam membayar pajak, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. 

Video Terkait: