Dalam pertemuan ini Direktur BUMD BLUD dan BMD Budi Santoso mengatakan sampai saat ini banyak pemerintah daerah yang masih memiliki hambatan atau kendala terkait penyelesaian asset P3D.
Aset P3D dibagi 2 yaitu aset pemekaran dari provinsi induk dan aset dari provinsi ke kabupaten/kota ataupun sebaliknya.
“Kegiatan ini difokuskan pada aset P3D yang diserahkan oleh kabupaten/kota ke provinsi dan sebaliknya dari provinsi ke kabupaten/kota,” kata Iwan Lakoro, Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.
Iwan Lakoro menjelaskan, terkait pertemuan ini ada beberapa arahan yang menjadi hal penting, antara lain pemerintah daerah diminta mengoptimalisasi dan memaksimalkan inventarisasi aset-aset P3D karena data yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri masih banyak aset daerah sampai saat ini belum dilakukan inventarisasi secara keseluruhan, masih banyak aset yang diserahkan belum memiliki bukti atau dokumen kepemilikan sehingga menyulitkan pemerintah daerah yang menerima untuk melakukan pencatatan dan inventarisasi.
“Masalah aset menjadi temuan BPK sehingga Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi kegiatan ini sebagai salah satu wadah bagi pemerintah daerah pemekaran mencari solusi dalam rangka memecahkan permasalahan terkait asset, karena dalam kegiatan fasilitasi ini terdapat narasumber yang kompeten di bidangnya yang berasal dari Direktorat BUMD BLUD dan BMD, Badan pemeriksa Keuangan (BPK) dan Itjen Kemendagri,” tutur Iwan Lakoro.
Dalam pertemuan ini Direktur BUMD BLUD dan BMD meminta peserta memaksimalkan inventarisasi barang milik daerah sehingga dapat meminimalisir temuan BPK.
“Melalui fasilitasi penyelesaian masalah P3D, Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat meminimalisir masalah aset khususnya P3D,” tutur Iwan Lakoro.
Pewarta : Farah
