Badan Keuangan Provinsi Gorontalo laksanakan Focus Group Discussion tentang Proyeksi Perhitungan Paj

Botu - Dalam rangka untuk lebih meningkatkan kualitas dalam penentuan Target Pendapatan Daerah dalam penyusunan APBD sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, Badan Keuangan Provinsi Gorontalo laksanakan Focus Group Discussion tentang Proyeksi Perhitungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kamis (18/07/2024).

Mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar utama dalam memajukan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, namun PAD masih mengalami tren anomaly dari data 10 tahun terakhir khususnya 5 tahun terakhir.

Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang dulohupa Lt III Kantor Gubernur Provinsi Gorontalo dengan melibatkan tim Penyusun Proyeksi Pendapatan Universitas Ichsan Gorontalo serta dari unsur unsur dari dinas terkait : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo, Inspektorat Provinsi Gorontalo, Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Badan Pengembangan Somber Daya Manusia Provinsi Gorontalo,  RSUD Ainun Habibie.

Harapannya kegiatan ini dapat mengindentifikasi Tantangan dan peluang, Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam perhitungan pajak dan retribusi daerah. Mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber yang relevan untuk proyeksi perhitungan pajak dan retribusi daerah. Menyusun Strategi dan Rekomendasi Merumuskan strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Mengevaluasi efektivitas kebijakan perpajakan yang sudah ada dan mencari alternatif kebijakan yang lebih baik. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah, termasuk pemerintah daerah, badan legislatif, dan sektor swasta. Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan para peserta tentang proyeksi perhitungan pajak dan retribusi daerah melalui diskusi dan pertukaran informasi.

Video Terkait: